Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.
Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana--setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.
Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi'dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.
Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.
Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.
Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.
Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagi Rais Akbar.
Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.
Struktur
Pengurus Besar (tingkat Pusat)
Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)
Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota)
Majelis Wakil Cabang (tingkat Kecamatan)
Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)
Untuk tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:
Mustasyar (Penasehat)
Syuriah (Pimpinan Tertinggi)
Tanfidziyah (Pelaksana Harian)
Untuk tingkat Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:
Syuriaah (Pimpinan tertinggi)
Tanfidziyah (Pelaksana harian)
pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Badan Otonom ini meliputi:
1. Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah
Program pokok:
Pengkajian ketarekatan dan keagamaan
Pengembangan ajaran tarekat mu'tabarah di lingkungan NU
Pembinaan praktek tarekat bagi warga NU
Jaringan organisasi:
15 Wilayah
200 Cabang
2. Muslimat NU
Program pokok:
Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian
Pengkajian keperempuanan dan kemasyarakatan
Pengembangan SDM kaum perempuan
Pengembangan pendidikan kejuruan
Pengembangan usaha social dan advokasi perempuan
Jaringan organisasi:
31 Wilayah
339 Cabang
2.650 Anak Cabang (setingkat MWC)
Jaringan usaha:
49 Rumah Sakit, Poliklinik dan Rumah Bersalin
8.522 TK dan TPQ
247 Koperasi (koperasi An Nisa)
Puluhan panti yatim piatu, panti balita, asrama putri, dan Balai Latihan Kerja yang tersebar di pelbagai daerah
3. Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)
Program pokok:
Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian
Pengembangan wawasan kebangsaan
Pengembangan SDM di bidang ekonomi, politik, IPTEK, social budaya, dan hukum
Pengembangan jaringan kerja nasional dan internasional
Jaringan organisasi:
30 Wilayah
337 Cabang
Jaringan usaha:
INKOWINA (Induk Koperasi Wira Usaha Nasional)
4. Fatayat NU
Program pokok:
Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian
Kajian kepemudaan dan keperempuanan
Pendidikan dan penyuluhan kesehatan masyarakat
Penanggulangan krisis social, terutama menyangkut perbaikan kualitas generasi muda
Jaringan organisasi:
27 Wilayah
334 Cabang
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)
Program pokok:
Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian
Pengkajian social kemasyarakatan
Pengembangan kreatifitas pelajar
Penggalangan dana beasiswa bagi pelajar kurang mampu
Pendidikan dan pembinaan remaja penyandang masalah social
Jaringan organisasi:
27 Wilayah
265 Cabang
Jaringan Usaha:
KOPUTRA (Koperasi Putra Nusantara)
6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)
Program pokok:
Pengkaderan dan pengembangan keorganisasian
Pengkajian social keagamaan serta masalah remaja dan kepelajaran
Pendidikan dan pelayanan kesehatan remaja
Pengembangan pendidikan bagi pelajar putus sekolah
Jaringan organisasi:
26 Wilayah
316 Cabang
7. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)
Pemetaan dan pengembangan potensi kader terdidik NU
Optimalisasi peran dan mobilitas social warga NU
Pengkajian masalah-masalah keindonesiaan
Pengembangan jaringan kerja nasional dan internasional
Jaringan organisasi:
5 Wilayah
17 Cabang
8. Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)
Program pokok:
Pendidikan bela diri pencak silat.
Pembinaan dan pengembangan tenaga keamanan di lingkungan NU.
Pengembangan kerja social kemanusiaan
Jaringan organisasi:
15 Wilayah
110 Cabang
9. Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz (JQH)
Program pokok:
Pengkajian dan pengembangan seni baca Al-Qur'an.
Pendidikan dan pembinaan qira'atul Qur'an.
Pengembangan SDM di bidang tahfidzul Qur'an.
Penyelenggaraan MTQ.
Jaringan organisasi:
27 Wilayah
339 Cabang
Lembaga dalam NU ini meliputi:
1.Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)
Program pokok:
Pengembangan organisasi dan SDM di bidang dakwah Islamiyah.
Pengembangan kerukunan antar umat beragama
Penyebarluasan ajaran Islam yang selaras dengan semangat ahlussunah waljama'ah
Penggalangan kegiatan social kemasyarakatan.
Jaringan Organisasi:
28 Wilayah
328 Cabang
2.Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU)
Program Pokok:
Pengkajian kependidikan
Peningkatan kualitas tenaga pendidik
Pengembangan pendidikan berbasis masyarakat
Pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat memadukan ketinggian ilmu pengetahuan dan keluhuran budi pekerti
Pengembangan jaringan kerja yang terkait dengan dunia pendidikan
Jaringan Organisasi:
20 Wilayah
117 Cabang
Jaringan Usaha:
3.885 TK/TPQ
197 SD dan 3.861 MI
378 SLTP dan 733 MTs
211 SLTA dan 212 MA
44 Universitas dan 23 Akademi/Sekolah Tinggi
3.Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama ( LPKNU )
Program Pokok:
Pengkajian masalah kesehatan
Pendidikan dan pembinaan pelayanan kesehatan
Penggalangan dana bagi para korban bencana alam dan kesehatan
Pengembangan lembaga penanggulangan krisis kesehatan.
Jaringan Organisasi:
27 Wilayah
100 lebih Cabang
4.Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU)
Program pokok:
Pengkajian ekonomi
Pemetaan potensi ekonomi warga NU
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pelatihan
Jaringan organisasi:
24 Wilayah
207 Cabang
5.Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU)
Program pokok:
Pengkajian masalah pertanian
Pengembangan sumber daya hayati
Pembinaan dan advokasi pertanian
Pemberdayaan ekonomi petani
Jaringan organisasi:
19 Wilayah
140 Cabang
6.Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI)
Program pokok:
Pengkajian kepesantrenan
Pengembangan kualitas pendidikan pesantren
Pengembangan peran social pesantren
Pemberdayaan ekonomi pesantren
Jaringan organisasi:
27 Wilayah
323 Cabang
Jaringan usaha:
6.830 Pesantren
7.Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU)
Program pokok:
Pengkajian sosial keagamaan
Pengembangan wawasan keluarga sejahtera
Pelayanan kesehatan masyarakat
Advokasi kependudukan dan lingkungan hidup
Jaringan organisasi:
22 Wilayah
50 lebih Cabang
8.Lembaga Takmir Masjid Indonesia ( LTMI )
Program pokok:
Pengembangan kualitas manajemen rumah ibadah
Pengembangan aktifitas keagamaan masjid
Peningkatan fungsi social masjid
Jaringan organisasi:
16 Wilayah (tingkat propinsi)
9.Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM)
Program pokok:
Pengkajian sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan
Pengembangan kreatifitas dan produktifitas masyarakat
Pendidikan dan pembinaan perencanaan strategis
Pengembangan program pembangunan sektoral
Jaringan organisasi:
16 Wilayah
60 lebih Cabang
10. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI)
Program pokok:
Pengembangan keorganisasian
Pengkajian masalah perburuhan
Pendidikan perburuhan
Advokasi dan perlindungan buruh
Peningkatan kesejahteraan buruh dan keluarganya
Jaringan organisasi:
14 Wilayah
342 Cabang
135 Basis GBLP (Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan)
11. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH)
Program pokok:
Pengkajian hukum dan perundang-undangan
Pendidikan kepengacaraan
Advokasi dan penyuluhan hukum
Kampanye penegakan hukum dan HAM
Jaringan organisasi:
1 Wilayah
7 Cabang
12. Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)
Program pokok:
Pengkajian masalah-masalah actual kemasyarakatan
Perumusan dan penyebarluasan fatwa hukum (Islam)
Pengembangan standarisasi kitab-kitab fikih
Jaringan organisasi:
31 Wilayah
339 Cabang
Nahdlatul Ulama (NU) yang memerlukan penanganan khusus. Lajnah ini meliputi:
1. Lajnah Falakiyah (LF-NU)
Program pokok:
Kajian keagamaan yang menyangkut masalah falakiyah
Pendidikan dan pelayanan informasi falakiyah
Penerbitan almanak NU
Jaringan organisasi:
5 Wilayah
2. Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN-NU)
Program pokok:
Pengkajian ke-NU-an dan kemasyarakatan
Penulisan dan penerbitan buku-buku ke-NU-an
Penerbitan media massa
Jaringan organisasi:
16 Wilayah
3. Lajnah Auqaf (LA-NU)
Program pokok:
Pengkajian perwakafan
Pengembangan kualitas pengelolaan harta wakaf warga NU
Jaringan organisasi:
27 Wilayah
100 lebih Cabang
4. Lajnah Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Lazis NU)
Program pokok:
Pengkajian masalah zakat, infaq, dan shadaqah
Pengembangan efektivitas pola pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah
Jaringan organisasi:
27 Wilayah
100 lebih Cabang
